|
Banyak menteri asal Partai Demokrat yang berkinerja jelek, tapi aman-aman saja. Rapor merah Kuntoro dipertanyakan.  Kuntoro Mangkusubroto
Seperti diketahui, badan yang dikepalai oleh Kuntoro Mangkusubroto ini, beberapa waktu lalu telah menyebutkan ada tiga kementerian yang mempunyai rapor merah. Tiga kementerian yang disebut-sebut jeblok itu adalah Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Pekerjaan Umum.
Parameter yang digunakan untuk penelaian tersebut, dikatakan Kuntoro, berdasar pada 14 program prioritas nasional yang dijabarkan menjadi 70 program, 155 rencana aksi, dan 369 subrencana aksi yang dilaksanakan 46 instansi penanggung jawab kementerian dan lembaga. Dari 369 subrencana aksi, sebanyak 58 sangat memuaskan, 235 memuaskan, sebagian kurang memuaskan, dan puluhan lain mengecewakan. Yang mengecewakan itulah masuk kategori rapor merah. Namun, di mata pengamat tata negara Ismed Hasan Putra, apa yang dilakukan UKP4, bisa menjadi alat poltik untuk menyingkirkan menteri yang berasal dari partai di luar Partai Demokrat. “Niatnya sebetulnya untuk mengevaluasi kenerja kabinet, tapi kok malah jadi alat politik untuk mendelegitimasi menterimenteri non-Partai Demokrat,” ujarnya. Seharusnya, lanjut Ismed, Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto segera menyadari hal itu agar kredibilitas dirinya tidak dikorbankan hanya karena masalah salah penilaian. “Seharusnya mereka segera sadar, itu tidak memungkinkan untuk orang seperti Kuntoro. Dia justru malah terjebak dalam kepentingan politik,” tegasnya. Lebih lanjut diungkapkan Ismed, sebetulnya menteri-menteri yang dinilai buruk oeh UKP4 itu tidak seberapa buruk jika disbanding dengan menteri-menteri yang berasal dari Partai Demokrat. Misalnya Menteri Pariwisata, dinilai Ismed, sudah gagal mendatangkan wisatawan dibanding dengan luas wilayah Indonesia. Selain itu, Menteri Energi Sumber Daya Lingkungan dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara yang juga dianggapnya gagal. “Tapi kenapa menteri yang bukan Demokrat yang dipersoalkan?” tanya Ismed. Hal senada juga diungkapkan oleh pengamat politik Reform Institut Yudi Latif, menurutnya, jika dievaluasi dengan benar maka tidak hanya tiga menteri yang kinerjanya kurang bagus alias berapor merah, beberapa menteri dari Partai Demokrat juga layak mendapat penilaian sama. “Menteri ESDM dan Menteri Pemuda dan Olahraga kinerjanya juga kurang bagus,” kata Yudi usai menjadi di Jakarta. Lihat saja, kata Yudi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy. Ledakan tabung gas yang marak di mana-mana. “Tabung meledak berkali-kali, semacam serial killers terjadi, tapi kok, terkesan dibiarkan saja” kata dosen di Universitas Paramadina itu. Selain itu, dirinya melihat, tak ada suatu visi yang serius untuk menyelesaikan masalah energi nasional. Pemerintah lebih sibuk dengan wacana energi alternatif, kenaikan tarif dasar listrik dan lain-lain. “Sebenarnya kebijakan konservatif yang tak ada terobosan yang berarti,” katanya. Belum lagi, lanjutnya, soal Kementerian Pemuda dan Olahraga yang sekarang dipimpin Andi Mallarangeng. “Jelas Menpora juga gagal. Mulai dari Sea Games sampai menata ulang PSSI-pun gagal,” katanya. Bahkan, lanjutnya, secara umum belum ada prestasi yang dicatat masyarakat dari kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II selama satu tahun ini. “Ada kesan, pemerintah seolah hanya mengikuti irama parlemen,” kata Yudi. Hal itu, lanjutnya, menunjukkan tidak jelasnya visi Presiden dan Wakil Presiden yang semestinya terungkap melalui program prioritas di masing-masing kementerian. Yudi sepakat jika kinerja ketiga menteri itu kurang bagus, namun bukan hanya mereka saja, sehingga jika penilaian itu dijadikan dasar’reshuffle untuk mengganti ketiga menteri tersebut bias menimbulkan kecurigaan. “Jangan sampai evaluasi dianggap sekedar akalakalan untuk membuka peluang menggusur menteri tertentu demi memfasilitasi deal-deal politik tertentu,” katanya. Bahkan Yudi berani mengatakan, secara umum kementerian hampir satu tahun ini tidak prestasi yang bisa dicatat publik. Mereka itu lebih sibuk mengikuti irama apa yang terjadi di parlemen. Dirinya melihat problemnya bukan pada menteri itu sendiri. Inti masalahnya justru Presiden dan Wakil Presiden tidak punya suatu visi dan focus yang jelas mengenai prioritas dalam program kementerian. “Jadi kelihatannya Presiden dan Wakil Presiden sibuk dengan usaha pembenahan citranya sendiri sehingga abai,” kata Yudi. Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, pengamat Politik Universitas Indonesia Boni Hargens, berpendapat, apa yang dilakukan oleh Kuntoro sebetulnya sudah tepat, demi menciptakan iklim transparansi kinerja pemerintah. Namun, dalam konteks politik pemaparan penilain ini tentunya akan sangat empuk menjadi amunisi politik bagi orangorang yang berkepentingan dengan kursi kabinet. “Ini seperti skenario pergantian kabinet yang sudah diseting sedemikian rupa, kubu Anas di Demokrat tentunya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini,” ujarnya. Kendati begitu, lanjut Boni, Presiden akan segera memikirkan hasil penilaian UKP4 tersebut, hal ini terkait juga dengan adreanaline parpol koalisi lainnya yang sudah mulai bermanuver. “Jadi wacana reshuffle akan benar terjadi, mengingat gejolak parpol koalisi yang sudah mulai tidak terarah dan akan mengancam pemerintah, Demokrat pun tentunya sudah mulai menyiapkan calon-calonya,” tegas Boni. ■ Dimas Ryandi
|
Show/Hide comment form