|
Mulai Biasakan Kampanye Cerdas  Banyak yang harus diwaspadai menjelang Pemilukada Kabupaten Bandung. Di antaranya praktik politik uang, janjijanji pendidikan dan kesehatan gratis. Hal ini dinilai tak mendidik
MENURUT pengamat pengamat politik Herman Ibrahim, para kandidat bupati hendaknya memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat. Jangan mengumbar kampanye-kampanye manis yang justru membodohi rakyat. “Mengemas dukungan itu perlu kecerdasan,” katanya kepada Indonesia Monitor di Bandung, akhir pekan lalu. Dalam pandangan Hermam, calon pemimpin masa depan mesti paham apa yang menjadi kebutuhan Kabupaten Bandung. Terlebih, makin pesat pertumbuhan daerah, persoalan yang dihadapi juga tambah kompleks.
Ketimbang menjual harapan-harapan yang nantinya sulit direalisasikan, pasangan yang bakal bertarung pada Pemilukada Kabupaten Bandung lebih baik menjabarkan program mereka dalam rangka mendatangkan investor agar dapat membuka lapangan pekerjaan tambahan bagi masyarakat. Yang lebih penting lagi, lanjut Herman, pemimpin Kab Bandung harus memiliki rencana strategis untuk memperbaiki masalah infrastruktur.’’Pikirkan bagaimana kalau ada orang dari Ibu Kota bisa memilih tinggal di Ciwidey atau di Ranca Kalong. Kalau infrastrukturnya masih seperti sekarang, saya ragu bakal ada kemajuan. Jadi, menurut saya betapa pentingnya pembangunan infrastruktur bagi masa depan masyarakat,’’ jelas Herman.’ Memang, perbaikan infrastruktur di daerah ini diakui para kandidat cukup mendesak. Seperti disampaikan salah satu calon, Kang Deding Ishak (KDI). Kata dia, lemahnya daya dukung infrastruktur membuat daya saing Kab Bandung rendah. Hal ini juga dikeluhkan para pengusaha. Akibatnya, berdampak pada kegiatan ekonomi. Persoalan klasik lainnya, seperti tingginya pungutan liar di berbagai sektor perlu segera dibenahi. ‘’Nah,’kita ingin ini semua menjadi penanganan prioritas. Selajutnya kita perlu melakukan penghapusan citra negatif itu. Otomatis reformasi birokrasi merupakan kunci perbaikan lembaga ini,’’ kata Deding. Ia juga mengkritik lambannya respon pemerintah daerah dalam menyikapi sejumlah kebijakan yang diusulkan legislatif. Padahal, produk peraturan tersebut bertujuan baik. Dari sini, Deding melihat kemitraan antara para stakeholder Kab Bandung masih lemah. ‘’Mestinya DPR dan eksekutif bersinergi untuk memajukan daerah. Yang terjadi malah disharmoni dan yang menjadi korban adalah rakyat,’’ kritiknya. Sementara, pasangan Deding, Siswanda (cawabup) mengemukakan potensi Kab Bandung yang belum dioptimalkan. “Sebenarnya banyak tapi belum dieksplorasi secara baik sehingga seolah-olah Kab Bandung ini terlalu kaya untuk menjadi miskin. Padahal daerah lain terlalu miskin untuk menjadi kaya,’’ ujarnya. Senada dengan Deding, Siswanda melihat pentingnya perbaikan infrastruktur. Bencana banjir yang sudah menjadi pemandangan biasa disebabkan infrastruktur dibiarkan rusak. Selain itu, katanya, tata kelola pemerintah kurang baik serta kebijakan kurang mengena sasaran. ‘’Tidak ada visi dan inovasi, seperti berjalan bagaimana adanya saja. Menyelesaikannya ibarat harus ada orkestra. Dirigennya aktif, anggotanya harus turut memainkan. Diperlukan seorang leader visioner dan inovatif dalam berbagai hal,’’ pungkasnya Ketua Fraksi Madani Asep Syamsudin melihat Kab Bandung selama 10 tahun di bawah kepemimpian H Obar Sobarna bisa dibilang gagal. Pola kepemimpinan yang dikembangkan tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat. ‘’Kami berharap siapa pun yang muncul jadi bupcawabup harus mengerti bagaimana membangun Kab. Bandung. Saya lihat Deding-Siswanda tidak memiliki kans untuk mengadakan perbaikan dan perubahan,’’ kata Asep. Sementara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung, menetapkan dari sembilan pasangan bakal calon yang masuk penjaringan verifikasi faktual, hanya delapan calon dinyatakan lolos seleksi. Pasangan Lili Muslihat-Edi Sartono dari unsur perseorangan, harus gigit jari. Mereka yang lolos adalah: 1 Marwan Effendi-Asep Nurjaman (independen); 2. Atori Herdianajaya-Dadi Jiwapraja (Demokat); 3. Tatang Rustandar-Ujang Sutisna (indpenden); 4. Deding Ishak-Siswanda (PAN-PKB); 5. Yadi Srimulyadi-Rusna Kosasih (PDIP); 6. Asep Soleh-Dayat Somantri (independen); 7. Dadang Nazer-Deden Rumadji (Golkar); 8. Ridho Budiman-Dadang Rusdiana (PKS-PBB). Sementara, dukungdukung salah satu kandidat membuat aroma perpecahan di tubuh Partai Golkar kian kentara. Ketua Pertimbangan DPD Golkar Kab Bandung Obar Sobarna menyayangkan enam kader Golkar maju bersaing dalam pemilukada dengan perahu berbeda. Deding Ishak, Dadang Rusdiana, Rusna Kosasih, Marwan Effendi, tak menggubris hasil survei DPP Golkar yang mengusung Dadang Nazer. Hal ini diperparah ketidakmampuan para petinggi beringin melakukan konsolidasi. “Ini wacana kurang bagus bagi partai besar. Suara yang harusnya terkumpul bias terpecah-pecah,” katanya. Kendati begitu, Obar menjamin dinamika politik di daerahnya tidak akan terganggu. Pemilukada Kab Bandung yang berlangsung pada 29 Agustus, diyakni berlangsung aman dan kondusif. Polisi Resor Bandung (Polres) Bandung bakal mengerahkan 2/3 kekuatan dari jumlah pasukan sebanyak 1.300 personel untuk mengamankan seluruh tahapan pemilukada. “Mulai pendaftaran bakal calon, penetapan pasangan calon, kampanye, pemungutan suara hingga pelantikan nanti,” kata Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jabar Brigadir Jenderal Sutarman didampingi Kapolres Bandung Ajun Komisaris Besar Hendro Pandowo usai Apel Kesiapan Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2010 di Mapolres Bandung, Jalan Bhayangkara, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (14/7). Kapolda mengemukakan, pengamanan dilakukan dalam bentuk patroli, pengamanan para pasangan untuk pengawalan, termasuk pengamanan saat penyampaian pendapat masyarakat. Pengamanan juga mendapat bantuan dari TNI, tiga satuan setingkat kompi Brimob Polda Jabar, anggota perlindungan masyarakat, dan bila kurang akan ditambah dari satuan-satuan lain. Kerawanan biasanya terjadi pada tahap pendaftaran. Soalnya pendukung pasangan yang tidak lolos verifikasi tidak puas dengan keputusan KPUD dan penghitungan akhir suara hingga pengumuman. Karena tidak mungkin dari delapan pasangan calon bias terpilih semua. Tingkat kerawanan di setiap wilayah hampir sama dan yang paling harus diantisipasi tahapan penghitungan suara. “Kami mengimbau masyarakat boleh berbeda pendapat dan pilihan tetapi yang tadinya berseberang harus mendukung pasangan yang terpilih dalam pemilukada. Kita harus dukung sampai akhir periode. Bila pada kenyataannya pemimpin yang terpilih tidak bisa menjalankan amanah dengan baik, masyarakat tidak perlu memilihnya pada pemilihan berikutnya,” jelas Sutarman. Lebih lanjut Kapolda mengatakan dalam demokrasi siapa pun bias menyampaikan aspirasi politik namun harus dengan damai dan tidak mengganggu aktivitas yang lain. Apalagi sampai mengganggu perekonomian masyarakat. Kapolda juga menginstruksikan polisi harus netral dalam pilkada. “Kami tidak punya kepentingan apa pun, hanya mengamankan,” tegasnya. Ditambahkan, jika di lapangan ditemukan ada anggota polisi mendukung salah satu calon, pihaknya akan bertindak tegas. ■ Daen Hudaya
|
Show/Hide comment form