|
Iring-iringan Presiden Yudhoyono kembali makan korban. Rasa empati Presiden Yudhoyono kembali dipertanyakan.
 MASYARAKAT pengguna jalan lagi-lagi harus sengsara karena arogansi iring-iringan Presiden Yudhoyono. Kejadian ini tentunya bukan untuk yang pertama kalinya.
Berdasarkan laporan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI), masyarakat sebetulnya sudah kerap mengeluhkan masalah yang sama, namun tidak berani mengadu, seperti Hendra NS, yang juga salah satu korbannya. Hendra yang mengaku berprofesi sebagai wartawan, mungkin cukup beruntung karena hanya dibentakbentak dan mobilnya dipukul-pukul hingga anaknya ketakutan dan menyebabkan trauma tersendiri. Sebagaimana, tertulis di surat pembaca Harian Kompas, edisi Jumat (16/7). Kejadian yang menimpa warga Cibubur tersebut terjadi pada Jumat (9/7) sekitar pukul 13.00 WIB di Pintu Tol Cililitan, sebelum rombongan Presiden lewat. Ia menggambarkan petugas polisi itu membentak-bentak, menggedor-gedor mobilnya. Intimidasi itu bahkan disertai ucapan ‘mau saya bedil’, sampai menimbulkan ketakutan putrinya, yang ikut dalam perjalanan. Enam tahun sebelumnya, tepatnya pada awal September 2004, iring-iringan Presiden telah memicu kecelakaan hingga menewaskan enam orang dan 10 orang terluka. Insiden itu terjadi sekitar pukul 07.50 WIB, Rabu (17/11/2004). Kejadian berawal saat rombongan Presiden SBY masuk tol Cibubur. Patroli Pengawalan Kepolisian Daerah Metro Jaya menyetop kendaraan yang melaju di tol untuk memberi jalan kepada iring-iringan Presiden yang berangkat menuju Jakarta dari kediamannya di Cikeas, Bogor. Menurut saksi mata, kecelakaan itu terjadi karena polisi jalan raya menghentikan kendaraan secara tibatiba. Para pengemudi itu hanya mendengar suara sirene polisi tanpa tahu apa yang terjadi. Karena itu, mereka harus mengerem kendaraan secara mendadak saat mengetahui ada satu mobil patroli jalan raya (PJR) menghadang. Keluhan terhadap aksi iring-iringan presiden sebetulnya sudah banyak disampaikan oleh warga, namun banyak diantaranya yang tidak berani mengadukan secara tertulis, seperti yang di lakukan oleh Hendra. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo. “Kasus Hendra versus patwal Presiden SBY di Cikeas ternyata mengingatkan masyarakat pengguna jalan tol lain dengan kejadian yang pernah dialami. Namun kebanyakan dari mereka tak seberani Hendra yang bisa komplain melalui surat pembaca,” ujarnya. Sudaryatmo mengatakan, Hendra yang memang berprofesi seorang wartawan itu kebetulan berani komplain dalam surat pembaca. Tapi banyak masyarakat yang mempunyai hak yang sama atas pengguna jalan tol tidak bisa seberani Hendra karena tidak ada akses untuk komplain. “Keberatan ada, tapi nggak berani komplain. Makanya seringnya lewat telepon untuk memberikan informasi,” jelasnya. Karena itu, lanjut Sudaryatmo, seharusnya Presiden SBY juga bisa memberikan akses kepada masyarakat untuk bisa memberikan keluhan-keluhannya. Sehingga para pejabat, Paspampres juga tahu kalau mereka terus diawasi oleh rakyat. “Diberikan jalan untuk komplain. Artinya Presiden, Paspampres tidak antikritik dan membuka akses,” ungkapnya. Menurut Sudaryatmo, tindakan Hendra yang mengeluh di surat pembaca bisa memberikan preseden yang baik bagi masyarakat lain yang pernah mengalami hal yang sama. “Jadi ini juga bagian dari kontrol masyarakat. Harus ada kompensasi atas insiden seperti itu. Misalnya spion Hendra dirusak, maka harus diganti,” tegasnya. Selain itu, juga perlu diketahui kalau masyarakat juga membayar tol sama seperti yang lain. Sehingga hak-hak yang harus didapatkan masyarakat juga harus sama dengan pejabat pemerintahan. Operator jalan tol bias memberikan informasi kepada pengguna jalan tol jika ada pejabat atau presiden yang hendak lewat. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat bisa memilih apakah akan melewati jalur yang sama atau memilih jalur lain. Ujung-ujungnya, desakan agar SBY tidak pulang pergi dari kediaman pibadinya Cikeas ke Istana, terus menguat. SBY pun diminta berempati pada masyarakat yang menderita kemacetan di jalan-jalan yang dilalui Presiden RI ini. “SBY harus berempati pada rakyat. Apa tidak kasihan lihat rakyat terhambat karena terpaksa harus minggir dan macet,” ujar Ketua Forum Warga Jakarta, Azas Tigor Nainggolan. Tigor menjelaskan sterilisasi jalan yang dilakukan para pengawal SBY membuat susah pengguna jalan lain. Yang mengesalkan, protokoler tidak bisa membedakan apakah SBY pergi untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan negara. “Kalau pergi untuk keperluan negara masih bias dimaklumi. Tapi kalau untuk keperluan pribadi, masa masyarakat harus mengalah terus menerus. Padahal masyarakat pun tentunya punya kepentingan yang mendesak juga,” terangnya. Tigor pun meminta agar SBY dan menteri-menterinya fokus saja berkegiatan di Istana Negara. Jangan merugikan masyarakat di sekitar rumah pribadi untuk hal-hal yang tidak perlu. “Seperti waktu SBY dan menteri-menteri nonton bareng final piala dunia. Apa coba kepentingan negaranya? Yang ada lalu lintas jagorawi macet luar biasa,” kritik pria plontos ini. PDIP menilai tindakan Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) mengancam warga sipil menggunakan senjata api adalah tindakan over acting dalam menjaga keamanan SBY. Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP), ketika kepala negara menuju titik tertentu maka yang dihitung adalah waktu tempuh karena kemacetan Jakarta. Ketika antisipasi tidak benar-benar siap, maka akan terjadi ketidaknyamanan oleh masyarakat pengguna jalan. “Yang harus dilakukan adalah tidak perlu ada Paspamres over acting,” ujar Sekretaris Fraksi PDIP di DPR Ganjar Pranowo. Menurut dia, tindakan ancaman dengan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh salah satu anggota Paspamres, tidak perlu terjadi. Kalau persiapan saat RI-1 melintas di jalan-jalan utama yang rawan macet bisa diantisipasi dengan lebih awal. ■ Dimas Ryandi
|
Show/Hide comment form