|
Indonesia-Monitor.Com Pertanian (Mentan) Suswono menilai RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) kurang efektif untuk diterapkan di Indonesia. Apalagi, faktanya hingga saat ini belum ada standar baku yang ditetapkan. Anggota RSPO pun masing-masing masih menjalankan aturannya sendiri-sendiri, seperti di negara-negara Eropa, seperti Jerman.
 “Di RSPO masih terjadi perbedaan, belum ada satu standar di negara Eropa. Makanya kita sendiri menantang, mana yang punya standar? Nyatanya, mereka masih sendiri-sendiri, termasuk di Jerman,” tegas Mentan dalam jumpa pers di sela-sela menjadi keynote speaker dalam seminar “Perubahan Iklim dan Masa Depan Pertanian Indonesia” yang digelar Himpunan Alumni IPB di Hotel Nikko, Jakarta, Sabtu (26/6).
Itulah sebabnya, Suswono menganjurkan agar Indonesia membentuk sebuah badan sendiri semacam RSPO. Hal ini bisa membuat Indonesia lebih bebas karena memiliki peraturan sendiri. “Saya yakin ISPO (Indonesia on Sustainable Palm Oil) bisa menjadi lembaga yang menaungi kepentingan perusahaan sawit tanpa memiliki intervensi dari pihak manapun. Jadi, saat ini kita mengharapkan agar ISPO segera terbentuk, yang tentu saja memiliki standar kita sendiri,” paparnya. Selain itu, peningkatan produktivitas juga menjadi perhatian pemerintah. Ini sejalan dengan kesepakatan antara Indonesia dan Norwegia mengantisipasi perubahan iklim seperti tertuang dalam LoI (Letter of Intent) yang telah ditandatangani Presiden SBY beberapa waktu lalu. Dalam LoI itu disebutkan, hutan tanaman yang beroperasi berdasarkan perizinan lama tetap berjalan seperti biasa. Moratorium (pemberhentian sementara) hanya diberlakukan pada pemberian perizinan baru. “Konsentrasi kita sekarang adalah tidak menambah area tetapi meningkatkan produktivitas,” imbuh Suswono. Ia memberi contoh, saat ini Malaysia sudah bisa menghasilkan 4 ton sawit per hektar sementara Indonesia hanya mampu menghasilkan 2,5 ton sawit per hektar. Oleh sebab itu, ia berharap agar Indonesia bisa mengimbangi produktivitas layaknya Malaysia. Tak hanya itu, Suswono juga menyinggung soal luasnya lahan berizin maupun lahan telantar yang sebetulnya masih bisa dimanfaatkan. Tercatat, saat ini terdapat 1,9 juta hektar lahan di Tanah Air yang sudah berizin tetapi belum didayagunakan. “Kalau lahan ini bisa digunakan secara maksimal, tentu akan sangat bermanfaat,” kata dia. Di tempat yang sama, Gubernur Riau HM Rusli Zainal mengklaim bahwa wilayah Provinsi Riau memiliki potensi besar untuk ditanami sawit. Meski begitu, ia berharap agar riset terkait pengembangan sawit masih sangat dibutuhkan. Para ilmuwan diharapkan menciptakan grand design terkait pengembangan sawit yang lebih baik. “Sebanyak 51 persen wilayah Riau terdiri dari lahan gambut yang bisa dimanfaatkan untuk lahan sawit. Makanya saya berharap agar draft ISPO segera diselesaikan untuk dapat ditindaklanjuti,” kata dia. Di sisi lain, Rusli Zainal juga menyinggung kehadiran LSM Greenpeace telah mengganggu kelangsungan produksi sawit di Riau. “Seharusnya yang lebih bertanggung jawab soal perubahan iklim adalah Greenpeace dan negara-negara Eropa. Buktinya, penghasil emisi karbon terbesar kan dari sana,” kata dia. Karena itu, ia meminta agar ISPO tidak lagi ditunda pembentukannya. Alasannya, dengan adanya ISPO, perusahaan sawit Indonesia bisa lebih leluasa. Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat bisa saling bersinergi dalam rangka menjaga ketahanan dan kelangsungan hutan. ■ Ishak Pardosi
|
