|
PEMERINTAHAN SBY jilid II tampaknya makin sukses saja. Sukses menyediakan mobil mewah untuk menteri yang harganya Rp 32 miliar lebih. Sukses dengan rencana membeli pesawat kepresidenan Rp 200 miliar. Sukses dengan rencana menaikkan gaji para menteri (padahal baru bekerja tiga bulan) dan pejabat tinggi negara. Bukan itu saja, yang lebih ironi, di tengah kondisi perekonomian rakyat semakin terhimpit seperti saat ini, pemerintah juga siap menggelontorkan dana Rp 22,55 miliar buat membangun pagar istana (bukan untuk membantu rakyat miskin, lho). Parahnya lagi, pemerintah berencana menaikkan tarif dasar listrik, padahal layanannya sangat mengecewakan masyarakat karena kerap padam. Apakah pemerintahan SBY satu kata dengan perbuatan, seperti yang pernah diajarkan Soekarno dulu? Untuk hal ini, biarlah rakyat yang menilai.
Namun yang jelas, kalau saja pemerintahan SBY peduli pada penderitaan rakyat, seharusnya rencana pembelian pesawat, menaikkan gaji menteri/pejabat tinggi negara, membangun pagar istana, bisa ditunda. Bukankah lebih baik menggunakan dana tersebut untuk membantu rakyat melepaskan diri dari kesulitan ekonomi? Membangun UKM atau perkebunan kelapa sawit yang bisa menyerap tenaga kerja puluhan ribu, misalnya. Kalau mau jujur dan objektif menilai, sejatinya banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang blunder dan tidak berpihak pada rakyat, malah cenderung menguntungkan pihak asing. Soal China-Asean Free Trade Agreement (CAFTA —perjanjian perdagangan bebas China-ASEAN), misalnya. Meski para produsen lokal terseok-seok karena produknya kalah bersaing dengan produk China, Menteri Perdagangan Mari Pangestu hingga saat ini belum bereaksi. Padahal, di Bandung, Medan dan sejumlah daerah, sebagian besar industri tekstil akhirnya tutup karena serbuan produk China yang harganya jauh lebih murah dan berdampak pada PHK 500 ribu lebih buruh. Sekjen Kobar (Komando Buruh Revolusioner) Syahganda Nainggolan menuding trio neolib: Boediono, Sri Mulyani, dan Mari E Pangestu selama ini tidak bekerja. Buktinya, kata dia, meski perjanjian perdagangan bebas China-ASEAN sudah diteken sejak bertahun-tahun lalu, namun tidak ada upaya kongkrit dari pemerintah untuk meningkatkan mutu dan daya saing produk lokal. Syahganda, kalangan DPR dan sejumlah kelompok buruh mendesak agar perjanjian perdagangan bebas dengan China segera dibatalkan karena hanya merugikan rakyat. Selain ancaman PKH besar-besaran gara-gara masuknya produk China, rakyat kini juga dihadapkan pada masalah meroketnya harga sembako. Ibu-ibu rumah tangga, utamanya dari kalangan tidak mampu menjadi panik. Beras misalnya. Presiden SBY berulangkali dengan bangganya menyatakan Indonesia telah surplus beras. Kalau benar demikian, seharusnya harga beras murah, paling tidak stabil. Ini sebaliknya, harganya malah meroket tajam! Di Bogor, harga beras Bulog yang sebelumnya Rp 3.800 per kilogram naik menjadi Rp 4.500 per kilogram. Harga beras Cianjur naik dari Rp 4.700 menjadi Rp 5.700 per kilogram. Beras Pandanwangi naik dari Rp 5.500 menjadi Rp 6.500 per kilogram. Selain beras, gula pasir dan tomat juga naik. Harga gula pasir dari semula Rp 10.000 per kilogram menjadi Rp 11.000 - Rp 12.000 per kilogram. Tomat yang semula Rp 4.000 – Rp 5.000 per kilogram dalam sepekan terakhir ini naik menjadi Rp 6.000 hingga Rp 7.000. Tapi melejit lagi hingga kisaran harga Rp 9.000 - Rp 10.500 per kilogram. Hingga saat ini belum ada tindakan nyata dari pemerintah. Jika tidak segera ditangani, diperkirakan harga sembako akan terus naik. Kalau beras mahal, rakyat akan makan nasi aking lagi. Sementara menteri menikmati nyamannya mengendarai mobil mahal dan kenaikan gaji. Betapa ironi. ■
|
Show/Hide comment form