|
Penentuan anggota Wantimpres ternyata sudah berjalan sejak jauh-jauh hari. Beberapa diantaranya sudah ditawari sejak masih menjabat menteri.
SEJATINYA, jabatan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) merupakan reikarnarsi dari Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Namun, karena dinilai tidak efektif dan hanya berfungsi sebagai tukang stempel semua kebijakan penguasa saat itu, maka pada era reformasi DPA diganti Wantimpres. Tetapi, tidak jauh berbeda dengan DPA, posisi ‘pembisik’ yang salah satu tugasnya memberikan pertimbangan pada presiden ini biasanya diisi oleh orangorang tua yang notabene para pensiunan pejabat tinggi negara termasuk mantan menteri. Lihat saja, anggota Wantimpres angkatan pertama yang dilantik pada Rabu (11/4) tiga tahun silam. Diantaranya, mantan Menteri Luar Negeri Ali Alatas, mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim, tokoh Partai Pelopor Rahmawati Soekarnoputri. Bahkan, saat itu, pembentukan Wantimpres pun tak ayal mengundang kritik tajam dari Guru Besar Ilmu Politik Universitas Gajah Mada (UGM) Amien Rais. Dalam salah satu kesempatan, Amien menilai pembentukan Wantimpres yang dibentuk oleh Presiden SBY terkesan siasia dan hanya menghamburkan uang negara. “Selain hanya akan menghambur-hamburkan uang negara, pembentukan Wantimpres juga dinilai tidak memiliki dasar karena UU hanya mengakomodir Dewan Penasehat Presiden,’’ kata Amien. Bahkan, pendiri PAN (Partai Amanat Nasional) ini menegaskan, pembentukan Wantimpres bisa masuk kategori melanggar hukum. Untuk itu, menjadi wajar kalau ada permintaan agar lembaga itu bubarkan saja. Karena, aturan konstitusi jelas mengamanatkan hanya ada satu lembaga penasehat presiden. “Kalau pemerintah menerapkan sistem pemerintahan yang berdasarkan undang-undang, maka semua lembaga bentukan presiden seperti juga Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Kebijakan dan Reformasi (UKP3R), seharusnya juga tidak boleh ada. Justru bisa membingungkan masyarakat karena akan terjadi tumpang tindih antara lembaga yang satu dengan lembaga lainnya,’’ katanya. Sayangnya, kritik Amien hanya berlalu begitu saja, Wantimpres tetap berjalan hingga sekarang dan akan memasuki periode angkatan kedua dengan beberapa nama baru yang akan duduk didalamnya. Kini masa bakti Wantimpres angkatan pertama telah selesai. Senin (25/01) Presiden SBY melantik sembilan orang yang bakal menjabat sebagai anggota Wantimpres. Informasi yang diperoleh Indonesia Monitor dari sumber di Istana Negara, empat dari sembilan anggota Wantimpres adalah menteri Kabinet Indonesia Bersatu I yang tak terpilih lagi. Mereka adalah Widodo AS (mantan Menko Polhukam), Nur Hassan Wirajuda (mantan Menteri Luar Negeri), Siti Fadilah Supari (mantan Menteri Kesehatan) dan Meuthia Hatta (mantan Menteri Negara Pendayagunaan Perempuan). Lima lainnya adalah Ginandjar Kartasasmita (ketua Dewan Perwakilan Daerah periode 2004-2009), Jimly Asshiddiqie (mantan ketua Mahkamah Konstitusi), Emil Salim (mantan Menteri Lingkungan Hidup), Ryaas Rasyid (mantan Menteri Otonomi Daerah) dan KH Ma’ruf Amin (ketua Majelis Ulama Indonesia). Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, mengatakan, kesembilan nama tersebut sudah ditandatangani Presiden SBY, sesuai dengan Kepres No 13 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Sembilan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Rabu (20/1) malam lalu. “Sudah (diteken) kemarin selasa (19/01), tetapi nanti akan diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara siapa-siapa saja mereka,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/1). Namun terkait dengan sembilan nama yang sudah beredar tersebut, Julian enggan berkomentar. “Saya belum bisa mengonfirmasinya,” ujar Julian. Mantan Menteri Otonomi Daerah Ryaas Rasyid membenarkan sempat ditawari menjadi anggota Wantimpres. Ia mengaku dikontak Mensesneg Sudi Silalahi, Rabu (20/1). “Saya dikontak Pak Sudi semalam dan nanti Senin (26/01) pukul 14.00 WIB saya dihubungi untuk ikut pelantikan,” ujar Ryaas kepada Indonesia Monitor. Lalu apa yang menjadi, pertimbangan Ryaas menerima jabatan tersebut? Sebagaimana diketahui, Ryaas yang juga Presiden PDK (Partai Demokrasi Kebangsaan) itu adalah salah satu pendukung JKWiranto saat Pilpres 2009. Mantan Rektor IIP (Institut Ilmu Pemerintahan) itu memaparkan, tidak pernah membayangkan menjadi Wantimpres. Karena itu, ketika Sudi Silalahi dan Hatta Rajasa menawarkan posisi itu Rabu (20/1) malam, pria kelahiran Gowa, Sulawesi Selatan, 7 Desember 1949 ini mengaku, tidak langsung menerima. “Bahkan, saya sempat kirim SMS (pesan pendek, red) kepada keduanya untuk menyarankan agar Presiden memilih teman saya Profesor Bachtiar Ali, seorang ahli komunikasi politik,” paparnya. Namun, lanjutnya, saat itu Sudi langsung menjelaskan, SBY meminta Ryaas karena pemerintah ingin memperbaiki pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Mendengar hal itu, Ryass mengaku tubuhnya langsung lemas, tidak bisa menolak karena merasa tertantang membenahi otonomi daerah. “Kalau sampai menolak, saya nanti bisa dibilang tidak percaya diri lagi mengurusi pemerintah daerah. Kalau menolak berarti saya pengecut,” ungkapnya. Tidak jauh berbeda dengan Ryaas, mantan Meneg PP Meuthia Hatta juga mengaku, sudah dihubungi Mensesneg Sudi Silalahi. Namun, ketua umum Partai Keadilan Persatuan (PKP) ini mengungkapakan, pada posisi yang ditawarkan SBY sudah lama diinformasikan padanya. Tepatnya saat masih duduk di KIB I. “Saat saya menjadi menteri saya sudah diberitahu, Yang lainnya juga saya rasa begitu,” ungkapnya kepada Indonesia Monitor. Terkait dengan banyaknya orang-orang lama yang duduk di dalam kursi Wantimpres, putri proklamator Bung Hatta ini menjelaskan, hal itu tidak terlepas dari pertimbangan figur yang memiliki kapasitas pengalaman yang panjang. Paling sedikit memiliki pengalaman lima tahun menjadi menteri. Sementara menyoal, anggapan bahwa posisi Wantimpres tidak lebih dari skenario bagi-bagi kekuasaan SBY, istri ekonom kerakyatan Sri Edi Swasono ini menjawab dengan datar. “Soal itu silahkan tanyakan langsung saja pada Presiden,” ucapnya. Ternyata apa yang dialami oleh, Meuthia tidak jauh berbeda dengan koleganya di KIB I yakni mantan Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari. Meski sedikit berteka-teki ketika di tanya, apakah pernah dihubungi pihak istana untuk posisinya saat ini? Menkes yang dulu namanya melejit lewat kasus Namru tersebut mengatakan. “Dulu sempat didatangi Pak Hatta Rajasa. Waktu Oktober, tapi itu dulu,” terangnya. Namun, Siti tidak ingin terlalu berkomentar banyak soal posisinya saat ini. “Pokoknya kepastiannya kalau ada surat. Takutnya kayak dulu lagi (tak jadi),” ujarnya. Dia menegaskan, tanggung jawab itu akan diterima apabila dia memang benar-benar dipilih. “Mudah-mudahan masih bisa berperan di dalam policy. Setidaknya bisa mengawasi kebijakan saya dahulu, apakah bisa berjalan baik,” terangnya. Selain Siti, muncul juga nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqqie yang juga akan masuk Wantimpres. Tapi sepertinya Jimly yang akhirakhir ini banyak memberikan kritik terhadap pemerintahan SBY-Boediono kurang bersemangat. “Saya tak terlalu bersemangat sebenarnya. Tapi kalau ada surat, ya apa alasannya untuk menolak,” tuturnya. Menanggapi pandangan peran Wantimpres selama ini tak signifikan karena sarannya jarang diterima oleh Presiden, ia mengatakan bahwa hal itu justru tantangan. “Tidak bisa memaksa kalau tidak diterima. Sebelum memberi ya dipertimbangkan. Karena presidennya pintar dan menguasai masalah karena sudah lima tahun. Jadi, saran ya harus yang belum dia tahu. Bukan berarti tidak ada ruang untuk saran,” tandasnya. ■ Dimas Ryandi
|
Show/Hide comment form