|
Kinerja Kabinet SBYBoediono diwarnai rapor merah. Masih ada 110 program rencana aksi yang terbengkalai di 100 hari.  PEMERINTAHAN Presiden SBY-Boediono sepertinya harus bersiapsiap menerima rapor merah untuk kinerja 100 harinya. Banyaknya program yang belum rampung dan terkesan kontroversial. Beberapa kalangan menilai titik lemah pemerintah ada dibeberapa departemen.
Dari kalangan parpol, Ketua DPP PDIP, Firman Jaya Daeli mengungkapkan, kinerja semua departemen di bawah pemerintahan SBY dalam seratus hari sangat mengecewakan dan layak mendapat rapor merah. Bahkan, tidak tangung-tangung, ia menyimpulkan, jika dirata-ratakan semua departemen pantas mendapat warna merah. “Bahkan, jika ada warna yang lebih ekstrim dari warna merah ini akan kita berikan pada pemerintahan SBY,” katanya di Warung Daun, Jalan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/1).
Firman mengungkapkan, salah satu departemen yang justru melakukan kemunduran dalam melakukan kinerjanya, yaitu Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo). Hal ini terkait dengan salah satu programnya tentang pembuatan RUU Penyadapan. “Dalam hal ini saya harus katakan, bahwa Depkominfo tidak mencapai kinerja yang baik menjelang 100 hari targetnya,” ujarnya. Menurutnya, sudah sepatutnya Depkominfo memberikan keleluasaan sebesar-besarnya kepada KPK sebagai salah satu lembaga penegak hukum di negara ini. Karena, ini menyangkut kinerja mereka dalam mengungkapkan kasus korupsi. “Bukan malah memberikan aturan yang bisa memandulkan kerja KPK,” ujarnya. Tidak hanya itu, Firman menengarai, isu resufhlle jelang 100 hari sebaiknya jangan dijadikan pengalihan isu dari banyaknya program yang kurang memuaskan “Semua itu terlalu cepat digembar-gemborkan. Sebaiknya, fokus pada program awal kinerja jangan mencampuradukkan permasalahan,” katanya. Sementara, masih dari PDIP, anggota DPR Gayus Lumbuun menilai, program 100 hari kinerja Menteri Hukum dan HAM masih banyak yang harus dibenahi, terutama soal perbaikan fasilitas dan pembinaan terhadap narapidana. “Tidak ada blue print yang baik untuk mengatasi kepadatan lapas (lembaga pemasyarakatan),” ujar Gayus. Pesimisme pencapaian hasil memuaskan dari program 100 hari juga diungkapkan Pengamat politik UI (Universitas Indonesia) Abdul Gafur Sangdji. Menurutnya, kerja pemerintahan SBY-Boediono seharusnya jauh lebih mudah terlaksana, karena sifatnya hanya meneruskan kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Namun sayangnya, dalam 100 hari pemerintahan SBY, tidak ada program unggulan yang konkret dan sesuai dengan retorika Presiden. Misalnya penuntasan kasus Bank Century, itu kasus kontroversial karena dikaitkan dengan kemenangan Pemilu 2009. Atau kasus pelemahan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kasus Munir. “Ini sangat disayangkan, maka wajar apabila banyak kalangan mevonis kinerja pemeritah dengan rapor merah,” ujarnya. Selain itu, menurut analisis Gafur, faktor lain yang membuat gagalnya kinerja pemerintahan, yaitu terletak pada kurang tepatnya susunan kabinet. Hal ini jelas akan berimbas pada gagapnya pimpinanpimpinan departemen dalam menterjemahkan keinginan SBY. ‘’Sebetulnya, buah dari konsekuensi kabinet yang kompromistis dan terlalu banyak di isi oleh kalangan parpol,” ujarnya. Sementara aktivis GIB (Gerakan Indonesia Baru) Adhie M Massardi menilai, program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono pada 30 Januari 2010 gagal dalam merumuskan agenda bangsa. Khususnya dalam memperbaiki ekonomi, membangun pemerintahan yang bersih, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Adhie, kondisi saat ini memang sungguh memprihatinkan. Nilai-nilai kejujuran, keadilan dan budaya malu sudah ditinggalkan. Pemerintah lebih senang melempar rumor yang justru membuat rakyat bingung, atau membuat stigma dengan berbagai tuduhan keji bernada fitnah kepada pihak-pihak yang berseberangan. “Politik pencitraan dan gaya pemerintahan yang terkesan peragu dan terlalu berhati-hati dalam menyikapi persoalan, telah menutup persoalan besar bangsa dalam menegakkan kedaulatan ekonomi yang berlandaskan UUD 1945,” kata Adhie kepada Indonesia Monitor. Bahkan, katanya, pemerintah mengabaikan hak-hak politik warga negara, seperti raibnya lebih dari 45 juta suara lewat daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2009. Namun, akrobatik politik yang dimainkan selalu membuat rakyat terpesona, padahal kesantunan yang dilakoni bukanlah kriteria pemimpin sejati. Dia menyatakan, bangsa ini sangat membutuhkan perubahan fundamental, bukan sekadar jargon atau janji-janji demi pencitraan semata. Sadar atau tidak, masyarakat sudah mulai memahami, pemerintahan yang ada sekarang memang tak mampu bekerja efektif, apalagi menyelesaikan agenda reformasi untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. ‘’Jika kondisi ketidakpastian ini tidak segera diamputasi, niscaya bakal menjadi ancaman yang bisa berpengaruh terhadap wibawa, kepercayaan, dan legitimasi pemerintah. Apalagi setelah terjadi guncangan sosial-politik yang menghebohkan akibat terbongkarnya kriminalisasi pimpinan KPK serta skandal Bank Century,” tutur Adhie. Dilain pihak, Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, dari 129 program yang dimiliki Kabinet Indonesia Bersatu II, dua program masih merah di hari ke 75. Yakni, revitalisasi pabrik gula dan pembangunan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Revitalisasi pabrik gula merupakan tanggung jawab Kementerian Perindustrian. Sedangkan pembangunan PT Multi Sarana Infrastruktur menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan. Namun, menurut Kuntoro, ini merupakan penilaian dihari ke-75, yang masih bisa dicapai di hari ke-100. “Itu target yang statik, tapi prosesnya dinamik. Pada titik itu (100 hari), mudah-mudahan tercapai,” kata Kuntoro. Kuntoro mengatakan, revitalisasi pabrik gula masih dalam tahap persiapan cetak biru. Sedangkan pembangunan PT Sarana Multi Infrastruktur terkendala persyaratan Bank Pembangunan Asia (ADB) yang belum bisa diterima untuk bagian pendanaan. “PT SMI belum terbentuk karena persyaratan Bank Pembangunan Asia yang sulit, belum diterima. Ini masih dinegosiasikan,” kata Kuntoro. Selain itu, menurutnya, ada sebanyak 19 rencana aksi dari 129 rencana yang dilakukan oleh berbagai instansi telah selesai hingga hari ke-75 pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga tidak harus menunggu hingga hari ke-100. “Hingga hari ke-75 yang jatuh pada 7 Januari 2010 ada 19 rencana aksi yang sudah selesai yang dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah,” Kuntoro Mangkusubroto, kepada pers di Istana Wapres Jakarta, (22/01). Menurut Kuntoro, sebanyak 19 rencana aksi yang dinyatakan telah rampung mencakup delapan di bidang politik, hukum, dan keamanan (polhukam), lima di bidang perekonomian, dan enam di bidang kesejahteraan rakyat (kesra). “Rencana aksi yang dinyatakan telah rampung tersebut akan dipantau terus operasionalnya sehingga tetap bisa berjalan,” kata Kuntoro. Sementara, Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, hingga kini seluruh kementerian/lembaga telah memasukkan laporan sesuai format dan tenggat waktu yang disepakati. “Hal ini menandakan bahwa semangat dan usaha kementerian untuk menjalankan kemajuan capaian hari ke-100 hingga hari ke-75 cukup menggembirakan,” kata Djoko. Capaian rencana aksi, kata Djoko, dari total 192 menorehkan prestasi berupa 33 rencana aksi sangat memuaskan, 92 memuaskan, dua rencana aksi kurang memuaskan dan dua mengecewakan. “Tentang rencana aksi yang mengecewakan dan kurang memuaskan, sejumlah menteri terkait telah melakukan tindak lanjut,” katanya. Menteri Keuangan Sri Mulyani , pada hari ke-75 belum menyelesaikan beberapa persyaratan pembentukan perusahaan pembiayaan infrastruktur, tapi 19 Januari 2010 persyaratan telah terpenuhi. Demikian pula Menteri Perindustrian Mohammad Hidayat , pada hari ke-75 belum melaksanakan seminar revitalisasi industri pupuk tapi beberapa hari setelah hari ke-75 seminar sudah dilaksanakan. ■ Dimas Ryandi
|
Show/Hide comment form
