|
Kader-kader Partai Demokrat begitu getol “mengganggu” jalannya sidang Pansus Hak Angket Bank Century. Ada apa sebenarnya?  SETELAH anggota pansus dari Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul melontarkan kata-kata tak senonoh di sidang, kini giliran Hayono Isman, juga kader SBY di parlemen. Mantan orang Golkar itu menuding pansus mendelegitimasi pemerintah dan membodohi rakyat.
Hayono mendasarkan tudingannya pada pernyataan sebagian besar anggota pansus yang membenarkan pernyataan JK yang menyebutkan bahwa saat itu tidak ada krisis keuangan, krisis hanyalah ilusi. “AS saja butuh 700 miliar dolar AS untuk atasi krisis tersebut. Jadi ada upaya pembodohan publik oleh pansus,” ujar Hayono, Sabtu (16/1). Tudingan Hayono membuat berang Ketua Pansus Idrus Marham. Dia menyesalkan sikap petinggi Demokrat yang berprasangka buruk atas kerja pansus, yaitu pansus ingin menjatuhkan SBY. Apa yang dilakukan pansus hanya ingin mengungkap apa yang sebenarnya terjadi terkait penyelamatan Bank Century.
“Itu sangat disayangkan, itu tidak memahami perjalanan pansus,” kata politisi Golkar, Minggu (17/1). Dengan tegas, Idrus menepis tudingan itu. Pansus hingga kini masih mengumpulkan data, jadi bagaimana mungkin ingin menjatuhkan SBY. “Tidak ada seperti itu. Pansus tidak pernah mengambil kesimpulan,” tambahnya. Sedang terkait etika anggota pansus, menurut Idrus, sebenarnya hal tersebut muncul karena reaksi dari pihak-pihak yang dimintai keterangan. “Itu sebagai reaksi respons yang diberikan saksi-saksi yang tidak menunjukkan itikad baik,” tutur Idrus. Pansus, lanjut dia, sampai saat ini belum mengagendakan memanggil Presiden SBY dan Megawati. Bahkan sekadar mewacanakan pun belum ada. Pansus masih fokus pada Boediono, Sri Mulyani, dan Jusuf Kalla. “Sampai sekarang ini, belum ada agenda memanggil Presiden atau mantan presiden,” ujar Idrus. Seperti diketahui, sejumlah pihak mendesak pansus untuk memanggil SBY terkait posisinya sebagai presiden kala bailout Rp 6,7 triliun digelontorkan. Sedang Megawati terkait posisinya sebagai kepala pemerintahan saat Bank Century dibuat. “Ini ada sistem dan strategi. Jadi data-data yang ada kita kumpulkan, belum sampai ke sana (memanggil mereka berdua),” tegasnya. Idrus mengakui, aspirasi desakan untuk memanggil dua nama itu terus menguat. “Biarlah pansus berproses sesuai koridor,” katanya. Berbagai kalangan, termasuk mantan anggota Wantimpres Adnan Buyung Nasution, memang mendesak agar Presiden memberi keterangan di pansus. Namun, menurut jubir presiden, desakan itu dianggap tidak perlu dilakukan sebab sikap Presiden soal kasus Bank Century telah lama dipaparkan. “Presiden telah berkali-kali menyatakan pendapat sebagai kepala negara. Intinya apa yang diambil oleh Gubernur BI dan Menkeu sesuai dengan UU yang berlaku,” ujar Juru Bicara Presiden SBY bidang Dalam Negeri, Julian Aldrin Pasha, Minggu (17/1). Julian memaparkan, masyarakat seyogianya tidak serta merta menganggap kebijakan tersebut keliru karena konteks pemerintah mengambil kebijakan tersebut karena situasi dan kondisi pada saat itu yang mengharuskan. “Indonesia punya pengalaman krisis ekonomi 10 tahun lalu, maka kemudian kebijakan pemerintah terhadap Bank Century adalah untuk menyelamatkan situasi yang terjadi saat itu,” kata mantan Wakil Dekan Fisip UI ini menjelaskan. Pihak-pihak yang meminta agar Presiden SBY datang memberi keterangan di pansus, lanjut Julian, seharusnya melihat kembali pidato SBY. “Lebih pastinya, pihak-pihak yang menginginkan agar Presiden menyatakan sikapnya soal Bank Century sebaiknya melihat kembali pidato Presiden 23 November soal kasus Bank Century dan KPK,” katanya. ■ Moh Anshari, Sri Widodo
|
