|
Pejabat yang diduga terlibat kasus Century diperlakukan secara istimewa oleh pemerintah. Garansi potong kuping.  SAAT bertemu sejumlah pimpinan media massa, Kamis (19/11), Presiden SBY menegaskan agar kasus Bank Century dibedah semua. “Jika memang ada crime, silakan dibedah. Saya juga ingin tahu aliran dana ke mana saja. Buka semua,” tegas SBY, saat itu.
Namun, penegasan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu agak kontras dengan sebelumnya saat ia memanggil sejumlah menteri asal parpol ke Istana untuk membahas kasus Century. Menurut sumber Indonesia Monitor yang ikut pertemuan, SBY terlihat panik menghadapi hak angket Century yang bergulir di DPR.
“SBY meminta menteri-menteri dari parpol koalisi untuk membantu mengantisipasi angket Century,” ujar sumber yang juga ketua umum parpol itu kepada Indonesia Monitor, Rabu (18/11). Mengapa SBY dan Fraksi Partai Demokrat terkesan begitu phobia dengan kasus Century? Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, ragu SBY bakal menuntaskan skandal Century yang menjadi salah satu butir rekomendasi Tim 8 tersebut. “Saat ini, posisi SBY makin terdesak terkait Century, apalagi muncul dokumen baru berupa notulensi rapat KSSK yang mengungkap adanya kejanggalan dalam keputusan membail out Bank Century,” ujar Ray kepada Indonesia Monitor, Jumat (20/11). Ray mempertanyakan lamanya SBY mengambil sikap atas rekomendasi Tim 8 yang memakan waktu hingga satu minggu. Agak aneh bagi Ray, mengapa SBY tidak cepat menindaklanjuti perkara yang sudah sangat terang-benderang. Untuk membongkar mata-rantai aliran dana Century, Ray meminta isi rekaman percakapan antara Susno Duadji dan Lucas, pengacara deposan Century Budi Sampoerna, agar secepatnya dibuka ke publik. “Sebab yang sampai sekarang masih menjadi misteri adalah rekaman antara Lucas dan Susno,” katanya. Ekonom Dradjad Wibowo menyayangkan perlakuan istimewa Kabareskrim kepada Budi Sampoerna. Makanya, Dradjad menduga ada “udang” di balik perlakuan istimewa itu. “Kalau Pak Susno bisa membuat surat secara khusus untuk satu deposan, ya tolong dibuat surat pencairan juga untuk deposan Antaboga dan yang lainlain. Kalau tidak bisa berarti ada yang janggal, karena ada perlakukan khusus. Ini ada apa,” ujar Dradjad kepada Indonesia Monitor, Kamis (19/11). Dradjad menyarankan agar Komisi XI DPR RI segera memanggil Susno, Lucas, Budi Sampoerna, dan pihak Century untuk diminta penjelasan soal aset yang diparkir di Hongkong. “Kita belum pernah mendengar dari Pak Susno tentang aset di Hongkong yang disebut-sebut itu. Dalam kasus Century ini, soal pencairan dana dan vefirifikasi aset itu sangat penting,” terang Dradjad. Namun, Susno membantah isu tersebut. Dia bahkan mengaku sudah diperiksa Irwasum sampai dua kali untuk klarifikasi masalah tersebut. “Dalam kesimpulannya, saya tidak terbukti ada pelanggaran disipilin dan tidak terbukti ada tindak pidana, karena saya tidak terima uang,” tutur Susno kepada Indonesia Monitor, Rabu (18/11). Tapi Susno mengakui memang ada permintaan surat klarifikasi dari Lucas. “Tapi saya tidak mencampuri berapa dana yang mau dicairin,” sambungnya. Susno justru balik menyoal penyadapan oleh KPK terhadap Lucas. “Lucas itu siapa? Dia kan swasta. Kaitannya dengan korupsi apa?” tanya jenderal bintang tiga yang mengaku dekat dengan Lukas ini. Pengakuan serupa datang dari Lukas. “Itu semua fitnah dari orang yang sirik sama gua. Itu tidak benar sama sekali. Saya jamin itu tidak ada,” tegasnya kepada Indonesia Monitor, Sabtu (14/11). Yang jelas, terang Lucas, tidak pernah ada deal dengan Susno Duadji soal dana Rp 10 miliar. “Tidak pernah juga saya menjanjikan sesuatu sama beliau. Ngapain saya bayar Pak Susno. Itu kan pelanggaran hukum,” kilahnya. Fungsionaris DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul menganggap tidak ada masalah dalam pencairan dana bail out Century. “Karena dana itu bukan dari APBN atau milik negara, tapi berasal dari LPS. Nggak ada kerugian negara,” kata Ruhut kepada Indonesia Monitor, Jumat (20/11). Ia menduga penggunaan hak angket Century hanya amunisi untuk “menembak” dan mencari-cari kesalahan SBY. Ruhut berani bertaruh, dana Century tidak mengalir ke partainya maupun ke SBY. “Potong kuping aku kalau Pak SBY atau Partai Demokrat terlibat aliran dana itu. Di kita, nggak ada. Lagian mana ada dana bail out. Itu uang LPS, bukan uang rakyat kok,” tukasnya. ■ Moh Anshari
|
Show/Hide comment form