|
Hanya “profesor kodok” yang berpendapat kegagalan Bank Century berdampak sistemik. Pura-pura bodoh atau bodoh betulan?
 Ekonom Kwik Kian Gie mensinyalir ada kekuatan besar di balik skandal Bank Century sehingga penyelesaiannya berlarut-larut. “Urusan Century menyangkut skandal besar sampai-sampai Presiden SBY pun memberi pernyataan,” ujar Kwik kepada Moh Anshari dari Indonesia Monitor, Rabu (19/11).
Apakah ada indikasi SBY terlibat aliran Century? Saya tentu tidak berani menyatakan kenyataan, karena nanti bisa diperkarakan dan disomasi. Tapi kalau terang-terangan kita mengatakan dugaan-dugaan itu boleh. Nah, dugaan saya ini bukan dugaan begitu saja tapi didasarkan atas laporan tertulis tentang kemajuan investigasi kasus Century tanggal 26 September 2009 yang ditandatangani Suryo Ekawoto Suryadi selaku penanggung jawab pemeriksaan. Itu resmi. Anda melihat kejanggalan dalam bail out Century? Saya mulai dulu tentang bagaimana reputasi dari bank-bank yang membentuk Bank Century. Bank Century itu merger dari tiga bank yang sebelumnya terkenal di kalangan bisnis masyarakat sebagai bank-bank yang sangat buruk karena kejahatan dan kecurangannya. BI memberikan izin untuk melakukan merger. Jadi, kalau reputasi di tengah masyarakat sudah begitu buruk tetapi kok BI memberi izin begitu saja, maka yang aneh kenyataannya berdasarkan fakta-fakta yang obyektif itu sudah jelas banyak menyalahi peraturan, tapi BI memberi izin untuk membentuk Bank Century. Pertanyaan besarnya, mengapa deposan besar mau menyimpan uangnya dalam bank sekekecil itu dengan reputasi dengan pengendali yang sudah demikian buruk itu? Menurut Anda kenapa? Mungkinkah itu untuk pencucian uang dan atau lalu lintas uang untuk maksud politik tertentu? Hanya masuk akal kalau Bank itu memang dipakai untuk mencuci uang dalam jumlah besar dari luar negeri. Karena itu ada orang-orang yang mempunyai uang sampai triliunan yang ditempatkan di bank sekecil itu dan sejelek itu. Soal keputusan bail out itu kan keputusan Ketua KSSK yang juga Menkeu, anggota KSSK yang Gubernur BI, dan Sekretaris KSSK. Hanya mereka bertiga yang di pagi hari itu mengambil keputusan. Jadi, keputusan itu seolah-olah dipaksakan tanpa menghiraukan kesepakatan anggota KSSK lainnya. Apakah ada pihak lain selain Boediono dan Sri Mulyani di balik pengambilan keputusan bail out? Saya hanya bisa mengatakan berdasarkan dugaan saja. Menurut dugaan saya yang tidak bisa saya buktikan, itu memang ada. Mengapa? Ini ada logikanya. Saya tidak bisa membayangkan kalau orang seperti Pak Boediono tidak mengetahui permasalahan ini. Pak Boediono sebagai seorang Gubernur BI yang didukung banyak stafnya yang sangat pandai dan administrasinya luar biasa rapi dan semua up to date. Kalau dikatakan pengawasan lemah itu lucu. Pengawasan tidak mungkin lemah, karena semua tercatat dan up to date. Kalau dikatakan pengawasan lemah, mungkin datanya sengaja tidak dibaca. Mengapa kok bisa terjadi keputusan bail out? Pertama, rasanya ada kekuatan di belakangnya. Kedua, Pak Boediono sudah terbiasa berbuat sesuatu atas dasar desakan kekuatan besar. Oleh karena itu tanggal 25 Mei 2009 ketika Pak Boediono ditanya mengapa menerima pencalonan sebagai wapres, dia katakan secara harfiah, ‘Saya menerima pencalonan sebagai Cawapres RI karena adanya sebuah kekuatan arus besar yang tidak bisa saya tolak.’ Jadi, Pak Boediono sudah terbiasa diperintah-perintah orang dan melaksanakan tekanan-tekanan. Siapa yang menekan, apa SBY? Saya tidak menyebut nama. Feeling saya keputusan bail out itu karena ada tekanan. Alasannya, pertama, BI cukup canggih. Tidak masuk akal, karena BI begitu canggih tapi kok mengatakan pengawasannya lemah. Kedua, sudah punya track record kalau dia (Boediono) sudah terbiasa melakukan sesuatu atas dasar desakan alias pesanan. Apakah ada aliran ke Partai Demokrat? Saya tidak berani berbicara. Itu tidak bisa sama sekali dilihat kalau tidak ada data yang dibuka oleh PPATK. Kalau tidak dibuka lalu apa fungsi PPATK. Mestinya aliran dana harus jelas ke mana mengalir. Kalau yang begitu tunggu sampai ada data PPATK. Bail out Century dilakukan karena dikhawatirkan berdampak sistemik. Apa betul? Dalam notulensi ditanyakan memang dampak sistemik itu bagaimana. Menurut Menkeu saat rapat itu, sistemik itu tidak bisa diukur, karena itu urusannya psikologi. Meskipun jumlah uangnya kecil tapi kalau berdampak psikologis berupa penarikan secara besar-besaran, maka itu sistemik. Apa itu betul. Di sini, patut dipertanyakan, apa pendapat itu disengaja atau pendapatnya ‘profesor kodok’, bukan pendapatnya seorang menteri. Menteri yang ‘profesor kodok’ itu bicara tanpa angka-angka dan tanpa pengetahuan lapangan. Nah, itu pura-pura lupa bodoh atau bodoh betulan? Karena apa? Karena menurut orang yang tahu lapangan, antara lain Pak Jusuf Kalla, dampaknya tidak akan sistemik. Jadi, menurut saya itu tidak akan berdampak sistemik. Yang dimaksud ‘profesor kodok’siapa, Menkeu apa Gubernur BI? Saya hanya menggambarkan tipe saja. Saya hanya menggambarkan saja argumentasi yang logis sekali. Tapi dia tidak mengerti lapangan yang sebenarnya. Tapi lebih baik saya tidak menyebut nama. Banyak sekali yang seperti itu duduk di pemerintahan sekarang. Anda bisa bayangkan, orang yang mengurus keuangan, bisnis, dan valuta asing itu orang yang sebelumnya tidak pernah mengurus valuta asing, perdagangan, bisnis dan keuangan. Bisa dibayangkan hasilnya. ■
|
