|
Pasca penetapan Boediono sebagai cawapres, beberapa elite partai pendukung SBY memilih hengkang dari koalisi. Tiup balon, lalu gemboskan.
 ADA yang mencolok dari acara deklarasi pasangan capres-cawapres Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto di area TPA Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (23/5) lalu. Di antara ribuan pendukung, ratusan bendera dan baliho Mega-Pro, menyembul bendera raksasa Partai Amanat Nasional (PAN) yang diusung kader- kader berlambang matahari terbit itu.
Hadirnya puluhan anak buah Soetrisno Bachir di acara tersebut mencuri perhatian orang. Sebab, partainya warga Muhammadiyah itu secara resmi masuk dalam koalisi 23 parpol pendukung SBY-Boediono. Hal ini mempertegas sinyalemen adanya perpecahan di “perahu” SBY menuju kursi Presiden 2009-2014. Sebelumnya, ekonom asal PAN Drajad Wibowo dan vokalis F-PAN DPR RI Alvin Lie secara resmi bergabung dengan tim sukses Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win). Drajad mengaku, membelotnya ke pasangan JK-Win didasari oleh kekecewaan atas pilihan politik SBY yang menetapkan Gubernur BI Boediono sebagai pasangan cawapresnya. Selain itu, ia mendapat mandat khusus dari Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Amien Rais untuk mengamankan tiga agenda. Pertama, mengawal penerapan sistem ekonomi kerakyatan. Kedua, mencampakkan jauh-jauh Konsensus Washington. Dan ketiga, memastikan adanya kader PAN yang masuk ke kubu di luar SBY. “Pak Amien memberikan mandat tersebut karena SBY tidak memenuhi dua amanat Rakernas PAN di Yogyakarta, yaitu berkoalisi dengan Demokrat dan mengusung Hatta Rajasa sebagai cawapres,” ungkap Drajad di sela-sela diskusi “JK-Win untuk Indonesia Adil Sejahtera, Ekonomi Kemandirian Vs Ekonomi Neoliberal” di Jakarta, Jumat (22/5). Drajad pun sudah siap menanggung risiko dari pilihan politiknya itu, termasuk dipecat dari keanggotannya di PAN. “Saya memperjuangkan ideologi. Ini yang harus dibayar berdasarkan idealisme,” tegas anggota Komisi XI DPR RI itu. Sikap Drajad dan Alvin yang menolak mendukung duet SBYBoediono sejatinya merupakan buah dari sikap plintat-plintut Amien yang membawa PAN ke pangkuan Partai Demokrat dengan imingiming posisi kandidat RI-2 untuk Hatta Rajasa. Padahal, sebelumnya mantan Ketua PP Muhammadiyah itu begitu getol menyerang kebijakan neoliberal pemerintah SBY. Tak hanya tubuh PAN yang tercabik. Hampir semua parpol Islam pendukung SBY-Boediono juga terbelah. Di PKS, misalnya. Salah satu kader PKS, Ahmad Deni Daruri juga membelot dan bergabung dengan JK-Wiranto. Presiden Direktur Center for Banking Crisis (CBC) yang pada pemilu legislatif lalu jadi caleg PKS dari dapil Bali itu bahkan menilai SBY telah melakukan kebohongan publik. “Ia tidak jujur saat memutuskan memilih Boediono sebagai cawapresnya. Dia telah membohongi rakyat, seolah-olah ekonomi akan lebih maju kalau Boediono jadi wapres,” ujar Deni Daruri kepada Indonesia Monitor, Rabu (20/5). Hampir bisa dipastikan, tak hanya Deni seorang, kader PKS yang “lompat kandang” ke pasangan lain. Sebab, selain alasan soal ideologi ekonomi seperti yang diutarakan Deni, ada alasan yang tak kalah sensitif bagi parpol berbasis massa gerakan mahasiswa Islam Tarbiyah itu, yakni soal kewajiban berjilbab bagi kaum perempuan. Apa hubungannya dengan Pilpres 2009? Menurut sumber Indonesia Monitor, kader-kader PKS di daerah saat ini sedang krisis kepercayaan terhadap elite-elitenya di Jakarta karena sikap pragmatisnya saat menetapkan SBY-Boediono sebagai pasangan yang bakal mereka dukung. “Padahal, istri SBY dan Boediono tidak memakai jilbab dalam kesehariannya. Sementara, istri Jusuf Kalla dan istri Wiranto setiap hari memakai jilbab, kenapa tidak memilih pemimpin yang telah menerapkan nilai-nilai agama di keluarganya,” ujar sumber di PKS itu. Elite-elite PKS sejatinya serbasalah dengan keputusan yang diambil itu, khususnya elite-elite PKS “Faksi Keadilan”, merujuk pada kader PKS yang teguh berpegang pada ideologi partai. Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, misalnya, terkesan menghindar ketika dimintai konfirmasi soal ini. “Anda tanya ke Pak Tifatul atau Pak Anis Matta saja. Saya tidak ada komentar,” ujar mantan Presiden PKS itu kepada Indonesia Monitor, via telepon, Rabu (20/5). Apakah HNW—sapaannya—sebenarnya tidak setuju dengan sikap partainya itu? Jangan provokasi saya,” cetusnya. Ketika dikejar dengan pertanyaan lain, ia justru menutup sambungan telepon. Padahal, biasanya Ketua MPR itu sangat terbuka dengan berbagai pertanyaan. Sementara itu, politisi senior PKS, Soeripto, mengakui jika akhir-akhir ini ada banyak pihak yang mendiskreditkan partainya karena tidak memihak capres-cawapres yang istrinya memakai jilbab. Tapi, bagi PKS, katanya, “Itu tantangan tersendiri.” Presiden PKS Tifatul Sembiring berani menjamin jika PKS tetap solid mendukung SBY. Tidak ada pengurus PKS yang bermain di dua kaki. “Jadi, jangan dibilang suara PKS terpecah. Ada ratusan ribu kader PKS yang sudah terbina. Lantas di luar kader yang sudah terbina itu hanya ada seorang Deni. Apa urusannya dengan dia,” ujar Tifatul kepada Indonesia Monitor, Rabu (20/5). Aksi pembelotan secara terbuka dilakukan oleh kader PBB di DPR, Ali Muchtar Ngabalin. Anak buah MS Kaban itu melompat ke kubu JK-Win. Bahkan, ia siap melakukan perlawanan jika ada pengurus DPP PBB yang memberinya sanksi. “Siapa makhluk DPP yang berani pecat saya, akan saya lempar ke neraka,” tandasnya kepada Indonesia Monitor, Jumat (22/5). Ia memberikan dukungan ke JK-Win tanpa tedeng aling-aling. Lihatlah, pada saat deklarasi di Tugu Proklamasi dan pendaftaran pasangan JKWin ke KPU, Ngabalin secara demonstratif menunjukkan dukungannya ke capres dari Partai Golkar dan Partai Hanura itu. Hal berbeda terjadi di PPP. Meski adem-ayem paska penandatangan koalisi, sejatinya ada bara api di dalam sekam PPP. Menurut sumber Indonesia Monitor di internal PPP, ada banyak elite PPP yang sebenarnya membelot ke pasangan lain. Namun, mereka tidak memperlihatkan dukungannya itu secara vulgar. “Secara pribadi, saya akan mendukung duet Mega-Prabowo. Itu pilihan pribadi saya yang berbeda dengan keputusan partai. Bahkan, saya akan melobi dan mengajak KH Alawy Muhammad (tokoh karismatik PPP Madura) untuk mendukung duet Mega-Prabowo,” ujar sumber yang tidak bersedia disebutkan jatidirinya kepada Indonesia Monitor, Jumat (22/5). Dia mengungkapkan, dukungan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) ke SBY sebenarnya dalam kondisi terpaksa. Sebab, menurutnya, kalau tetap bersikeras tidak mendukung, ia bakal mendapat tekanan bertubi-tubi. Padahal, dari sisi bargaining, posisi tawar PPP sangat rendah. “Dia mendukung SBY hanya ingin cari selamat. Padahal, tawaran posisi menteri lebih banyak jatah yang ditawarkan Prabowo ketimbang tawaran dari SBY. Dia hanya menawarkan dua posisi menteri, plus dubes, Wakil Ketua DPR, dan beberapa pimpinan Komisi DPR,” paparnya. Mantan fungsionaris DPP PPP Ridwan Saidi juga memastikan kader PPP tidak akan mengikuti keputusan yang diambil DPP dengan mendukung pasagan SBY-Boediono. Mereka akan memilih pasangan JKWiranto atau Mega-Prabowo. “Saya sendiri akan kampanye menolak pasangan ‘Sabu’, SBY-Boediono,” ujar Ridwan kepada Indonesia Monitor, Jumat (22/5). Mantan Ketua DPW PPP Jawa Timur, Farid Al-Fauzi juga pesimis massa PPP di kantong-kantong Nahdlatul Ulama (NU) bakal solid. Sebab, sikap partai dari awal selalu berubah-ubah tanpa ada penjelasan yang komprehensif dari DPP. Makanya, “Saya nggak yakin kalau suara PPP di Jawa Timur akan solid mendukung SBY,” ujar Farid kepada Indonesia Monitor, Jumat (22/5). Hal berbeda disampaikan Jafar Hafsah, Anggota Tim Sukses SBY-Boediono. Menurutnya, semua parpol koalisi berdiri di satu kaki. Kalau pun ada yang menyatakan dukungan ke kandidat lain, itu sifatnya perseorangan. “Kita percaya kepada institusi partai, bukan personal,” ujar Jafar kepada Indonesia Monitor, Sabtu (23/5). Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI Agus Hermanto menuturkan, secara institusi parpol pendukung koalisi tetap solid. Namun, pihaknya tidak bisa menghalangi jika ada kader pendukung koalisi mendukung capres lain. “Sesuatu hal yang sulit kita mengharapkan dukungan 100 persen dari partai lain, kecuali Demokrat. Kalau Demokrat pasti mendukung 100 persen,” ujar Agus Hermanto kepada Indoesia Monitor, Rabu (20/5). ■ Moh Anshari, Sri Widodo
|
Show/Hide comment form