|
PERNYATAAN JK soal kesiapan dirinya maju menjadi kandidat presiden dalam pemilihan presiden September tahun ini mulai berdampak terhadap kinerja pemerintahan. Kabarnya, rapat Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) kerap kali tidak dihadiri anggota secara lengkap. Pemerintahan SBY terancam pecah? Setelah JK menyampaikan sikap politik, SBY dan JK telah berupaya mendinginkan suasana dengan menggelar pertemuan empat mata di Puri Cikeas.
Inti pertemuan guna membahas kelangsungan pemerintahan. Meski menyatakan bakal terus berdampingan hingga pemerintahan berakhir, tapi kabarnya sejak JK pulang dari lawatan ke luar negeri belum pernah sekali pun digelar rapat yang melibatkan Presiden, Wapres dan para menteri secara lengkap. Beberapa jalan sendiri-sendiri. Perlu diketahui, sejak era reformasi, pemerintahan RI terbentuk berdasarkan koalisi. Tujuannya untuk menjamin stabilitas pemerintahan. Malah, boleh dibilang warna partai lebih mendominasi ketimbang figur profesional. Dalam teori politik, jika suatu pemerintahan dibentuk berdasarkan hasil ‘kesepakatan’ berbagai faksi, loyalitasnya tidak cukup kuat. Dalam KIB, tercatat ada delapan parpol pendukung pemerintahan SBY-JK. Mereka adalah PD, Partai Golkar, PPP, PBB, PAN, PKB, PKS, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Ketika penyusunan kabinet, kedelapan parpol mendapat jatah di kursi kementerian. PD menempatkan empat orang yaitu Menbudpar Jero Wacik, Menneg LH Rachmat Witoelar, Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, dan Menneg PAN Taufik Effendi. Partai Golkar juga mendapat kue sama. Mereka adalah Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menko Kesra Aburizal Bakrie, dan Menkum HAM Andi Mattalata. PKS kebagian tiga kursi yakni Mennegpora Adhyaksa Dault, Menpera M Yusuf Ashari, dan Mentan Anton Apriyantono. PPP menempatkan Bachtiar Chamsyah (Mensos) dan Suryadharma Ali (Menkop dan UKM). PKB juga mendapat dua jatah yakni Menakertrans Erman Soeparno dan Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Lukman Edy. Begitu juga PAN mendapat dua jatah yaitu Mensesneg Hatta Rasaja dan Mendiknas Bambang Sudibyo. Sedangkan PBB dan PKPI masing-masing menempatkan seorang perwakilan yaitu MS Kaban (Menhut) dan Meutia Hatta (Menneg Pemberdayaan Perempuan). Dalam situasi politik yang kian menghangat, terlebih setelah JK menyatakan kesiapannya, peta politik berubah cepat. Para menteri menangkap sinyal tersebut. Mungkin ‘kubu-kubu’ dalam kabinet belum terlalu kentara. Tapi cepat atau lambat mereka akan menentukan sikap sesuai arah kebijakan partai. Terbukti beberapa menteri gencar mengiklankan keberhasilan kinerjanya di media massa. Hal inilah tentu mengkhawatirkan. Ketika seseorang menempatkan kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan masyarakat, negara bisa kacau. Apalagi dalam kondisi perekonomian yang terjepit seperti sekarang, manuver-manuver politik sekecil apa pun bisa mengganggu roda pemerintahan. Ada juga yang menyarankan agar wapres atau menteri yang ingin maju dalam pilpres, mundur dari kabinet. Dalam sejarah, memang belum pernah terjadi hal seperti itu. Namun dari sini, kita bisa mengukur seberapa besar moral serta pengabdian aparatur negara terhadap masyarakat. Hiruk pikuk politik tak bisa dijadikan alasan untuk menelantarkan rakyat, apa pun alasannya. Dengan sisa waktu tujuh bulan, Presiden, Wapres dan para menteri seyogianya berlomba-lomba menunjukkan prestasi. Jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab dan dengan sepenuh hati. Bukan prestise atau sibuk mencari sekoci guna menyelamatkan diri. ■
|
Show/Hide comment form