Belum usai rekening gendut jenderal polisi, muncul rekening buncit anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR. Temuan Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) itu, membuat kalangan DPR meradang.

TAMPAKNYA, Presiden LIRA Jusuf Rizal harus bekerja keras untuk melengkapi datanya seputar rekening gendut anggota Banggar DPR. Langkah itu penting karena menyangkut kredibilitas LIRA yang selama ini gencar memerangi tindak korupsi. Namun sejauh ini, dirinya belum berani untuk membukanya.

Pria berdarah Madura itu, mengaku tengah mendalami sejumlah laporan dari masyarakat  menyangkut kekayaan beberapa anggota Banggar DPR. ‘’Selama ini, Banggar DPR dikenal sebagai komisi yang basah. Wajar dong kalau perlu dicermati secara lebih detail. Pada saatnya, LIRA akan ungkap kekayaan anggota DPR. Apakah itu anggota Banggar DPR, komisi atau alat kelengkapan lainnya. Kita tunggu saja,’’ tegasnya.

Tender mega proyek pembangunan gedung DPR Rp 1,8 triliun rawan penyimpangan. Siapa mengeruk untung?

MESKI belum terbukti mampu mengukir prestasi dalam menjalankan tugasnya, DPR berencana menyulap kantornya. Direncanakan, bangunan gedung DPR yang semula berlantai 29 itu, akan dibangun kembali menjadi 36 lantai. Tak tanggungtanggun, rencana gedung baru DPR berjumlah dua di sisi utara dan selatan. Mirip gedung Petronas yang menjadi kebanggaan Pemerintah Malaysia.

Sedangkan untuk menghubungkan tower utara dan selatan, dibangun jembatan penghubung. Untuk merealisasikannya, tentu butuh dana yang tak sedikit. Dan, telah disetujui anggaran sebesar Rp 1,8 triliun.

Kualitas rumah dinas DPR sangat mengecewakan. Dugaan mark up anggaran renovasi makin kental terlihat.

TIDAK lama lagi, rumah dinas (mewah) DPR akan selesai direnovasi. Setidaknya, rumah mewah itu akan menjadi kado lebaran yang indah anggota parlemen.

Badan Urusan Rumah Tangga DPR kemarin meninjau proses pembangunan rumah jabatan. Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Dewan Perwakilan Rakyat, Refrizal, mengatakan, pembangunan Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI direncanakan selesai pada 8 September 2010.

“Pembangunan RJA DPR Kalibata direncanakan akan selesai pada 8 September 2010 mendatang,” kata politisi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

Langkah Darmin Nasution menduduki kursi Gubernur BI semakin berat. Titik lemahnya ada di-track record dan moralitas.

INDIKASI melemahnya dukungan terhadap Damin Nasution sulit dibantah. Salah satu motornya adalah kubu PDIP. Menurut salah satu elite PDIP, Ketum Megawati tidak sreg dengan Darmin Nasution. Alasannya skandal Bank Century menempatkan mantan Dirjen Pajak itu sebagai salah satu pejabat yang harus bertanggung jawab. Apalagi rekam jejak Darmin sebelum masuk jajaran deputi gubernur BI tidaklah mulus.

Bagi PDIP, usulan SBY tentang calon tunggal Gubernur BI, sah-sah saja. Namun risikonya usulan tersebut ditolak. ‘’Bisa saja ditolak. Apa yang tidak mungkin. Seperti halnya Agus Martowardojo pernah diusulkan jadi calon gubernur BI, namun ditolak DPR. Urusannya bukan mempermalukan presiden, tetapi hak DPR yang dilindungi undang-undang,’’ ucap anggota Komisi XI DPR asal F-PDIP, Eva Kusuma Sundari kepada Indonesia Monitor di Jakarta, kemarin.

Perihal Darmin Nasution, diakui Eva, semula meendapat dukungan dari banyak parpol di parlemen. Namun belakangan banyak pula yang berniat mencabut dukungan tersebut.