Nasionalisasi Inalum dinilai lebih efektif, guna meningkatkan perekonomian nasional, ketimbang memperpanjang kontrak kembali dengan pemerintah Jepang. Syaratnya, keterlibatan perusahaan BUMN, pemerintah daerah, dan swasta lebih diprioritaskan.

SESUAI kesepakatan dengan pemerintah Jepang sebagai pemilik saham mayoritas, pengelolaan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) akan berakhir pada 2013. Selanjutnya, negosiasiasi kedua belah pihak dijadwalkan selesai tahun ini. Meski begitu, pemerintah melalui perusahaan BUMN sudah mengisyaratkan untuk mengambil alih seratus persen Inalum. Dua BUMN pun ditunjuk sebagai calon pengelola baru Inalum, yakni PT Kratatau Steel (KS) dan PT PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

Pembahasan terkait pengelolaan Inalum kini sedang didalami oleh Kementerian Perekonomian, kemudian menugaskan Kementerian Perindustrian untuk bernegosiasi langsung dengan pemerintah Jepang. “Kita belum bisa menyiapkan porsi buat perusahaan tersebut di Inalum. Jadi belum bisa diumumkan,” jelas Menteri BUMN, Mustafa Abubakar di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (9/7).

Bank-bank pelat merah siap mengerek target kredit di atas 20 persen. Pemegang saham berharap ekspansi kredit lebih tinggi lagi.

KONDISI makro perekonomian dalam negeri yang terus membaik, membuat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mematok target baru. Menteri BUMN Mustafa Abubakar meminta bank-bank BUMN untuk merevisi target pertumbuhan kreditnya menjadi di atas 20 persen hingga akhir tahun ini. Perubahan ini dilakukan menyusul rencana revisi pertumbuhan kredit Bank Indonesia (BI).

Sebelumnya, bank sentral sudah memberi sinyal akan merevisi pertumbuhan kredit perbankan nasional menjadi lebih tinggi pada tahun ini. Target kredit direvisi ke atas karena kredit yang sudah mengalir cukup deras. Menurut data BI, nilai kredit yang disalurkan pada pekan keempat Juni 2010 mencapai Rp 8,82 triliun, atau terjadi kenaikan 18,73 persen secara year on year (yoy).

Pelaku industri kreatif semakin menggeliat. Usahawan muda dengan kreativitas tinggi nan unik terus bermunculan. Pemerintah dan perbankan mencoba membuka tangan lebar-lebar.

GERAKAN kebangkitan ekonomi kreatif dan slo gan ‘100 persen cinta In donesia’’ kian gencar dikampanyekan pemerintah. Kali ini, sekitar 12 kementerian yang bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan pihak lainnya menggelar acara Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) 2010 di Jakarta, 23-27 Juni 2010. Pameran PPKI secara resmi dibuka oleh Wakil Presiden Boediono, didampingi beberapa menteri.

Program tersebut tentu patut disambut gembira banyak pihak. Hanya saja, seringkali grand desain program pemerintah manis di atas kertas. Fakta di lapangan, pelaku ekonomi kreatif acapkali  mengalami kesulitan modal dan pemasaran. Pemilik ‘Mandiri Art’ Maulidanir Rohman yang ditemui Indonesia Monitor di arena PPKI pada Sabtu (26/6) menuturkan usahanya sempat mati suri lantaran ketiadaan modal. Selain itu, produknya yang pernah dibawa ke Jepang dan Eropa oleh temannya itu ditaruh di gudang.

Jasa Raharja semakin menunjukkan perhatiannya sebagai perusahaan yang bersifat sosial. Di bawah tagline ‘Utama dalam Perlindungan, Prima dalam Pelayanan’, Jasa Raharja semakin dikenal masyarakat. Kiatnya sederhana, menggenjot sosialisasi.

WAJAH Wahyu, seorang konsultan manajemen terlihat sumringah meski sebenarnya hatinya masih teramat sedih. Pria paruh baya itu sedikit lebih rileks ketika Indonesia Monitor, Kamis (17/6) menanyai dia soal kronologi kecelakaan yang menimpa Nelly, sang istri tercinta, di Kantor Cabang Jasa Raharja DKI Jakarta. “Istri saya ditabrak motor pada Desember 2009. Hingga sekarang, ia masih tergolek lemah di rumah. Biaya pengobatannya sudah mencapai Rp 600 juta,” katanya.

Ia bercerita, kecelakaan itu terjadi di daerah ITC Permata Hijau, Jakarta Barat, tidak jauh dari tempat tinggalnya. “Istri saya jalan kaki mau menyeberang, tiba-tiba motor langsung menabrak hingga kepalanya luka parah. Sampai sekarang, dia masih belum mengenali saya,” ujarnya.