134 elite Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Partai Demokrat periode 2010-2015 resmi dilantik. Beberapa nama dinilai cacat politis?

KAMIS pekan lalu, puluhan anggota Front Muda dan Mahasiswa Pemberantas Korupsi mengacungacungkan plakat dengan foto Jhonny Allem Marbun di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apakah mereka fans politisi partai Demokrat itu? Bukan, ternyata. Soalnya, foto Johnny ditempeli tulisan, “Jangan Lidungi Maling”, “SBY Jangan Lindungi Koruptor.”

Ya, Jhonny diduga terlibat dalam kasus suap proyek pembangunan dermaga dan bandara di Indonesia Bagian Timur tiga tahun lalu. Proyek tersebut bernilai Rp 12,2 triliun. Kasus ini menyeret juga nama seperti Abdul Hadi Djamal (Anggota DPR RI 2004-2009) bersama pegawai Dephub Darmawati Dareho dan Komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti, Hontjo Kurniawan sebagai tersangka. Nah, ketika kasus penyuapan yang dilakukannya terungkap, Jhonny kala itu menjabat sebagai wakil panitia anggaran dalam proyek tersebut.

Perseteruan Muhaimin Iskandar dan Yenny Wahid berakhir.

SETELAH badai, pasti ada pelangi. Mungkin itu pepatah yang menggambarkan keadaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat ini. Setelah perseteruan berlarut-larut di tubuh PKB, akhirnya proses islah pun mengemuka. Dua faksi di internal partai tersebut, Kalibata dan Sukabumi, telah sepakat untuk melakukan rekonsiliasi.

Dalam proses islah tersebut, masing-masing faksi mengirimkan perwakilannya. Kubu PKB Kalibata diwakili Ketua Dewan Tanfidz Muamir Mu’in Syam dan anggota Dewan Syura Maman Imanulhaq. Adapun utusan PKB Sukabumi adalah Wasekjen Helmy Faishal Zaini dan Ketua Dewan Tanfidz Imam Nahrawi. Kedua kubu kembali “bergandengan tangan” di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta.

Ternyata, ide islah tidak ujug-ujug muncul begitu saja. Tokoh sentral PKB yang sudah berpulang ke rumah Tuhan, Abdurrahman Wahid, membuat beleid tertanggal 16 November 2009 yang salah satu isinya berupa “perintah” islah antara PKB Kalibata dan Sukabumi. Mandat proses rekonsiliasi diberikan kepada tiga pengurus yaitu Hermawi F Taslim, Maman Imanulhaq, dan Muamir Muin  Syam.

Konflik Bachtiar Chamsyah dengan Suryadharma Ali terus berlanjut. Muktamar PPP (Partai Persatuan Pembangunan) bakal dipercepat.

SEJAK awal berdirinya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak pernah lepas dari konflik internal. Gara-garanya, kebijakan fusi di era Orde Baru yang memaksa faksifaksi umat Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), untuk bergabung menjadi satu partai.

Gesekan antar faksi memang tak terlihat secara kasat mata, terutama di saat suhu politik sedang adem-ademnya. Konsekuensi dari pemaksaan itu baru terasa menjelang Pemilu. Pada 2009, misalnya, di saat penyusunan calon anggota legislatif, faksi-faksi saling berebut untuk menjadi penghuni Senayan. Bahkan, para caleg Partai Kabah bias saling baku hantam karena urusan kursi parlemen.

Adalah hal yang wajar di dalam dinamika berpolitik terjadi pergesekan di dalam tubuh parpol. Itu betul.

Masuknya anggota Komisi Pemilihan umum (KPU) Andi Nurpati di jajaran elite DPP Partai Demokrat menimbulkan banyak pertanyaan. Independensi KPU tercoreng.

KECURIGAAN meruyak ketika posisi Ketua Divisi Komunikasi di DPP Partai Demokrat ditawarkan Anas Urbaningrum kepada Andi Nurpati. Betapa tidak. Andi adalah penyelenggara pemilu, sementara Partai Demokrat adalah pesertanya, yang kebetulan merupakan partai pemenang Pemilu 2009. Bukan tidak mungkin, posisi tersebut merupakan balas budi sang peraih suara terbanyak dalam Pemilu 2009.

Seperti itulah kira-kira yang ada di dalam benak masyarakat, menurut Koordinator Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang. Namun, partai democrat harus maklum dengan pandangan negatif tersebut. Soalnya, partai besutan SBY kerap melakukan maneuver politik yang menrigakan, berpola, dan terstruktur.