Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) bakal menjadi rebutan elite politik. Ironisnya, siapapun ketuanya nasib petani masih di bawah garis kemiskinan.

PRABOWO Subianto memang hebat. Partai yang dipimpinnya, Gerindra, bisa mendulang suara 4,46 persen pada Pemilu 2009 dan lolos ambang batas parlemen. Padahal, itu adalah kali pertama Gerindra ikut dalam pemilu. Caranya, sebetulnya sangat sederhana; menarik simpati dari kaum petani.

Wajar saja. Mayoritas penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani. Mengutip data BPS terakhir, seperti yang dikatakan peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi, jumlah petani Indonesia sekitar 44,6 persen dari total penduduk. Makanya, banyak politisi yang tergiur untuk memanfaatkannya sebagai lumbung suara dalam Pemilu 2014.

RODA kehidupan terus berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Cuma perputarannya memang tidak seragam. Ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada yang lambat serta ada pula yang lambat sekali.

Roda kehidupan mayoritas rakyat Indonesia termasuk yang perputarannya amat sangat lambat. Berbeda dengan roda kehidupan di tingkat kelas atasnya. Para pembesar penguasa negeri silih berganti. Tapi yang digantikan tidak berarti jadi di bawah. Mereka tetap di atas. Hanya posisinya saja yang berubah.

Di level organisasi bersenjata, pada era orde baru yang di atas adalah ABRI (Angkatan Bersenjata RI), dengan Angkatan Darat sebagai kampiunnya. Ketika ABRI berubah menjadi TNI, semula konfigurasinya tetap.

Perangkat elpiji yang beredar di masyarakat lebih dari 45 juta paket rawan meledak. Soalnya, hasil survei menunjukkan perangkat tabung gas elpiji tidak layak pakai.

SEKITAR 20 pekerja CV Central Gas, perakit selang dan regulator tabung gas, tampak santai bekerja. Mereka seolah tak memedulikan petugas

Direktorat Pengawasan Barang Beredar, Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) gara-gara barang yang dirakit tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Mayoritas masyarakat setuju pembatalan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah justru semakin melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi.

HAL tersebut berdasarkan penelitian survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia dalam bulan Mei 2010. Survei dilakukan terhadap 1000 orang di seluruh Indonesia dengan margin error 5 persen.

Berdasarkan survei, sebanyak 53,9 persen masyarakat menilai pembatalan SKPP Bibit-Chandra justru akan semakin melemahkan KPK.

“Yang tidak setuju sebanyak 28,1 persen,” kata Direktur Riset LSI, Arman Salam, di Kantor LSI, Jakarta, Kamis 24 Juni 2010. Sedangkan yang tidak tahu sebanyak 18 persen.