Chudry Sitompul

Pengamat hukum dari Universitas Indonesia, Chudry Sitompul menilai, dilihat dari sudut hukum konstitusional BLBI bisa dipermasalahkan karena menyangkut sesuatu yang besar. Artinya, apakah bantuan likuiditas hanya menyangkut pemerintahan Soeharto atau tidak.

Kalau BLBI mengikat negara, tentu saja harus disetujui MPR, atau paling tidak ada undang-undangnya. Aturan itu berisi kesepakatan-kesepakatan atau kewajiban-kewajiban dari Dana Moneter Internasional (IMF). Salah satunya mengenai pemberian bantuan kepada perbankan. Jadi poin dari kasus BLBI adalah semua kebijakan harus ada dasar hukumnya.

Penyimpangan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah menunjukkan betapa mahal ongkos korupsi masa lalu yang harus ditanggung seluruh rakyat Indonesia.

Artalyta Suryani

Harus diakui penyimpangan dana BLBI merupakan kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di negeri ini. Fakta ini bisa dilihat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dari Rp 144,5 triliun dana BLBI yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional, Rp 138,4 triliun rupiah dinyatakan berpotensi merugikan negara. Selain kurang jelas penggunaannya, juga terdapat penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaan dana yang dilakukan oleh para pemegang saham, baik secara langsung atau tidak langsung melalui grup bank tersebut.

Belakangan, kasus video porno artis menyedot perhatian begitu besar. Bukannya mau menganggap remeh, tapi bukankah lebih baik institusi hukum lebih berkonsentrasi membongkar perkara-perkara besar ketimbang urusan ranjang?

AWAL April lalu, Presiden SBY meminta Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum untuk mengungkap kasus-kasus besar dan fokus mengungkap mafia hukum. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) termasuk di dalamnya.

Pertemuan antara tim Satgas dan Presiden dalam rangka laporan kinerja. Sejak dibentuk tiga bulan yang lalu sampai 30 Maret 2010, Satgas telah mereview 381 surat pengaduan dari masyarakat.

Dari aduan sebanyak itu, 35 surat sudah diitindaklanjuti. Tiga masalah terbesar yang diadukan adalah sengketa tanah sebanyak 106 kasus. “Beliau mengharapkan dalam waktu ke depan dapat lagi diperoleh istilah beliau, big fish, yaitu kasuskasus yang betul-betul besar dan bisa membuka berbagai macam persoalan yang selama ini tertutupi,” kata Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto.

Kaum Muda Harus Diprioritaskan Dalam Kabinet 2009-2014

“Beri aku 10 orang pemuda, maka Aku akan mengguncang dunia! ” (Soekarno)

SEJARAH Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran kaum muda. Sejak 1908 hingga 1998, kaum muda selalu ambil bagian dan menjadi garda terdepan dalam perubahan konstelasi politik di Tanah Air. Karena itu tidak heran jika peran kaum muda dalam menentukan nasib bangsa ini cukup diperhitungkan.

SBY-Boediono, sebagai kandidat pemenang Pilpres 2009 jauh-jauh hari sudah didesak  sejumlah kalangan untuk mengikutsertakan anak-anak muda bangsa ini yang potensial untuk masuk kabinet akan datang.