Fungsi DPR sebagai wakil rakyat terus diuji. Meski sudah melebihi batas waktu maksimal, UU BPJS masih terkatung-katung. Kendati demikian, harapan masih tetap ada.

NASIB Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kini di ujung tanduk. Pasalnya, DPR RI hingga kini belum memasukkan agenda pembahasan SJSN ke dalam sidang paripurna. Padahal, SJSN sesuai amanat UU No. 40 Tahun 2004, sudah harus selesai dalam kurun waktu lima tahun. Karena itulah, Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) yang terdiri dari 54 elemen serikat pekerja/buruh dan masyarakat mendesak Badan Legislatif (Baleg) DPR untuk segera membahas RUU BPJS (Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

Menurut Presidium KAJS Timboel Siregar, adalah kewajiban Baleg (Badan Legislasi) DPR untuk menyelesaikan proses konsiyering (rapat kerja) pembahasan RUU BPJS dalam waktu satu bulan, sehingga dapat disahkan pada siding paripurna pekan ini. “Namun kenyataannya, saat sidang paripurna DPR sebagai pembukaan masa sidang keempat pada 13 Juli lalu, tidak ada pengesahan draft RUU BPJS sebagai hak inisiatif DPR, sehingga tidak bisa segera dibahas dengan pemerintah,” katanya kepada Indonesia Monitor, Kamis (15/7).

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) membuktikan keseriusannya dalam mengkampanyekan kepemilikan Kartu AKSes kepada investor pasar modal Indonesia. KSEI menyelenggarakan Kompetisi Jurnalistik Kartu AKSes, dalam rangka memberikan informasi seluas-luasnya kepada media seputar Kartu AKSes. Media Workshop yang digelar di Grand Mahakam, Jakarta, Selasa (13/7), dihadiri pembicara, dari kiri: Irwan Ariston Napitupulu (Praktisi Pasar Modal), Wan Wei Yiong (Dir. PT. Bursa Efek Indonesia), Margaret Mutiara Tang (Dir. KSEI) dan Didiek Supriyanto (juri kompetisi penulisan sosialisasi Kartu AKSes). ■

Pemerintah merasa bangga, program Kredit Usaha Rakyat berhasil dijalankan, meski meleset dari target yang semula ditetapkan.

PEMERINTAH siap merevisi target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari total Rp 13,1 triliun menjadi Rp 18 triliun pada tahun ini. Rencana peningkatan target dilakukan setelah pemerintah melihat hasil evaluasi per semester yang memperlihatkan pertumbuhan positif. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengklaim, saat ini ada sekitar 400 ribu pengusaha penerima KUR yang naik tingkat dari mikro menjadi menengah.

“Mereka menggunakan dana KUR lebih dari Rp 2 triliun,” tukas Hatta Rajasa, usai menghadiri rapat bersama di kantornya, Selasa, (13/07/10).

Monitor Bisnis. TELKOMSEL bersama MLW Telecom selaku produsen perangkat internet broadband SpeedUpdan penyedia solusi di bidang perangkat nirkabel mobile terkemuka, kembali berinovasi dengan menyediakan garansi 36 bulan (3 tahun). Pemberian garansi ini merupakan bentuk apresiasi SpeedUp kepada pelanggan dan memberikan kepuasan yang maksimal terhadap produk yang telah mereka beli.

Deputy VP Channel Management Telkomsel Agus Setiabudi pada Selasa (13/7/10) mengatakan layanan yang sejalan dengan program Festival 100 Hari Telkomsel Flash next generation zone ini mencakup semua tipe modem SpeedUp HSPA (High Speed Packet Access). Dengan membeli modem SpeedUp tipe apa saja, pelanggan bias langsung menikmati layanan garansi 36 bulan.