Desakan kepada Presiden Yudhoyono untuk segera melakukan reshuffle kabinetnya terus menguat. Korbannya bukan hanya menteri yang mengantongi rapor merah.

BOLA panas rapor merah hasil penilaian Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) terus mengarah pada agenda kocok ulang kabinet. Bahkan, penilaian yang menyebutkan tiga kementerian berkinerja jeblok itu, disebut-sebut sebagai pertanda awal Presiden untuk melakukan perombakan kabinet.

Pengamat politik dari LIPI Ikrar Nusa Bakti, mengatakan, penunjukan rapor merah menteri berkinerja mengecewakan, bisa dikatakan sebagai pemanasannya reshuffle. Menurut perkiraannya, SBY masih memberikan waktu tiga bulan dan perbaikan mendasar yang dilakukan menteri-menteri tersebut.

Seperempat dari jumlah Kabinet Indonesia Bersatu II menerima rapor merah. Bayangan reshuffle mulai jelas terlihat.

MELALUI Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dibawah pimpinan Kuntoro Mangkusubroto, Presiden Yudhoyono mengevaluasi tengah tahun pertama kinerja para pembantunya yang telah bekerja sekitar sembilan bulan lamanya.

Evaluasi tersebut didasarkan pada Instruksi presiden No 1/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2010 yang dihasilkan dari raker bersama menteri dan gubernur di Istana Cipanas pada 2-3 Februari lalu.

Hasil evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) banyak mendapat penolakan. Kuntoro dinilai tidak paham tupoksi menteri.

HASIL evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) di bawah pimpinan Kuntoro Mangkusubroto ternyata banyak menuai sanggahan dan krtik tajam, baik dari kalangan menteri yang menerima rapor merah maupun parlemen.

Salah satunya, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar yang mengaku kaget dengan apa yang disampaikan Kuntoro. Pasalnya, menteri PAN ini mengaku Kuntoro yang juga merupakan Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum tersebut tak menyebutkan perihal rapor merah ini dalam sidang kabinet.

Legalitas Jaksa Agung Hendarman Supandji dinilai tidak sah. Ada agenda politik tersembunyi bertameng hukum.

PENOLAKAN pemeriksaan tersangka kasus dugaan korupsi Sisminbakum (Sistem Administrasi Badan Hukum) Yusril Ihza Mahendra ternyata berbuah pernyataan Jaksa Agung Hendarman Supandji sebagai jaksa agung ilegal.

Menurut Yusril, Hendarman yang kini menjadi jaksa agung tidak pernah diangkat dengan Keppres dan dilantik pada jabatan itu, maka sesungguhnya Hendarman adalah Jaksa Agung yang tidak sah, atau dengan kata lain jaksa agung ilegal.

“Oleh karena Jaksa Agung ini tidak sah maka secara hukum segala tindakan yang dilakukannya dengan mengatasnamakan dirinya sebagai jaksa agung, juga tidak sah,” kataY usril di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis 1 Juli 2010.